Kemdikbud.go.id -- Mendikbud Mohammad Nuh mengajak para kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota untuk membuka posko untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah. Sampai saat ini jumlah angka putus sekolah diberbagai jenjang masih cukup tinggi. Itu dialami bagi masyarakat dari kelompok eknomi paling rendah.

Ajakan ini disampaikan Mohammad Nuh, Senin (11/2) siang  saat menyampaikan materi dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Pusdiklat Kemdikbud, Bojongsari, Sawangan, Depok. “Pada tahun pelajaran  mendatang saya mengajak para kepala dinas untuk membuka posko-posko untuk mencari siapa siswa di wilayah Bapak, Ibu, yang tidak melanjutkan atau yang tidak sekolah pada usia sekolah. Kita cari mereka, kita ‘tangkap’ untuk kita masukkan ke sekolah,” katanya.

Mendikbud memaparkan, secara nasional angka partisipasi kasar (APK) memang sudah cukup bagus, tapi kalao dilihat lebih detail lagi masih ada kabupaten-kabpuaten yang masih dibawah rata-rata nasional.

Demikian juga soal angka putus sekolah masih cukup besar. Di jenjang SD dari kelompok ekonomi paling rendah masih ada sekitar 13 persen secara nasional yang tidak tamat SD, artinya mereka putus sekolah sebelum tamat, sementara dari mereka yang lulus SD sebesar 87,0 persen hanya 56,7 persen yang melanjutkan ke jenjang sekolah menengah (SMA-SMK).

“Karena jenjang pendidikan dasar adalah wajib, maka saya mengajak para kepala dinas bekerja sama dengan para kepala sekolah dan guru di masing-masing untuk membuka posko memantau siswanya yang tidak melanjutkan ke sekolah atau putus sekolah, kita harus mencarikan jalan keluar agar mereka tetap sekolah, tidak putus sekolah,” katanya.

Mendikbud berharap, melalui posko itulah maka ke depan, angka putus sekolah diberbagai jenjang akan bisa teratasi, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan akan maksimal.(kem)